Ekonomi – Pemerintah berencana memberikan dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk operasional Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) melalui skema Public Service Obligation (PSO). Hal ini diungkapkan oleh CEO Badan Pengelola Investasi Danantara, Rosan Roeslani, usai rapat koordinasi di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (5/11/2025).
Rosan menjelaskan bahwa selama ini KCJB belum menerima subsidi PSO seperti moda transportasi publik lainnya. Namun, ke depannya, pemerintah akan hadir untuk menanggung sebagian beban operasional Whoosh.
"Tadi sudah koordinasi, untuk ke depannya mengenai Whoosh ini ada porsi memang Public Service Obligation-nya, yang ditanggung pemerintah, dan juga ada saranannya ini akan ditanggung bersama-sama," ujar Rosan.
Lebih lanjut, Rosan menambahkan bahwa rencana ini masih dalam tahap pematangan. Namun, ia memastikan bahwa pemerintah akan hadir untuk menanggung beban operasional kereta cepat ini, sesuai dengan amanat undang-undang.
"Itu kan ada undang-undangnya juga memang untuk prasarana dan juga untuk mass transportation itu memang adalah tanggung jawab pemerintah. Tapi untuk saranannya dan operasionalnya bisa di BUMN atau badan usaha lainnya," jelasnya.
Sebagai informasi, subsidi PSO merupakan subsidi yang diberikan pemerintah untuk menunjang layanan publik. Dengan adanya subsidi ini, diharapkan harga tiket Whoosh dapat lebih terjangkau bagi masyarakat.
