Ekonomi – Calon Wakil Ketua Dewan Komisioner (DK) Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Farid Azhar Nasution, menawarkan enam program kerja ambisius jika terpilih. Program-program ini dirancang untuk mengoptimalkan peran LPS pasca-UU P2SK. Salah satu poin krusialnya? Kemungkinan LPS membeli Surat Berharga Negara (SBN) dari negara lain.
Farid, yang saat ini menjabat sebagai Anggota Badan Supervisi (BS) LPS, memaparkan programnya dalam uji kelayakan di Komisi XI DPR RI. Program tersebut meliputi pengelolaan investasi yang optimal, peningkatan efektivitas anggaran, pengelolaan organisasi dan SDM, pengelolaan GRC dan sistem informasi, pengelolaan LPS, serta penguatan kantor perwakilan.
Dalam hal investasi, Farid menilai kinerja LPS sudah cukup baik, mencapai 1-2% dari target tahun lalu. Namun, ia menyoroti potensi diversifikasi investasi ke SBN negara lain sebagai langkah mitigasi risiko jika SBN dalam negeri mengalami tekanan.
"Tujuannya untuk mitigasi risiko, kalau nanti di SBN kita mengalami tekanan harga," ujar Farid.
Selain itu, Farid menekankan peran LPS dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dengan membeli SBN di pasar sekunder saat dibutuhkan. Langkah ini, menurutnya, pernah dilakukan saat ia menjabat sebagai Direktur Tresuri di LPS.
Terkait anggaran, Farid menyoroti efektivitas penggunaan anggaran LPS yang mencapai Rp1,3 triliun. Ia mempertanyakan apakah setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar mencapai tujuan lembaga. Ia menyoroti anggaran publikasi dan kehumasan sebesar Rp170 miliar yang dinilai belum efektif meningkatkan pemahaman dan kepercayaan publik terhadap LPS.
"Target tahu orang terhadap LPS masih di bawah 70%. Kemudian yang paham itu hanya mencapai 32%. Yang percaya terhadap LPS hanya 30%," ungkap Farid. Ia menyarankan penggunaan Key Opinion Leader (KOL) yang tepat dengan pengikut yang banyak untuk meningkatkan efektivitas komunikasi.
Dari sisi organisasi, Farid menyoroti perlunya unit khusus risk minimizer, seperti yang diterapkan di Korea Selatan. Ia juga menekankan pentingnya proyek strategis dengan Project Management Officer (PMO) yang terukur. Selain itu, ia menyoroti kekosongan dua jabatan Direktur Eksekutif untuk Program Penjaminan Polis (PPP) yang akan berjalan pada tahun 2028.
Farid juga menyoroti pentingnya pengelolaan IT yang hati-hati, serta review dan penyempurnaan peraturan pelaksanaan turunan Undang-Undang. Ia juga menekankan penguatan pengawasan internal dan koordinasi dengan Badan Supervisi LPS.
Terakhir, Farid menyoroti perlunya penguatan kantor perwakilan LPS yang saat ini berada di Medan, Surabaya, dan Makassar. Ia menilai jangkauan kantor perwakilan tersebut masih terlalu luas dan perlu dikaji ulang penempatannya di daerah lain untuk meningkatkan kepercayaan publik.
