Ekonomi – Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia (BI) edisi November 2023 menghadirkan pemandangan tak biasa. Alih-alih Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, kursi perwakilan pemerintah justru diduduki oleh Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono.
Gubernur BI, Perry Warjiyo, menjelaskan bahwa undangan ini merupakan inisiatif Dewan Gubernur BI kepada pemerintah, khususnya Menkeu Purbaya. Ketidakhadiran Purbaya kemudian diwakilkan kepada Thomas. Langkah ini, menurut Perry, didasari oleh Pasal 43 ayat 1 huruf a Undang-Undang Bank Indonesia yang memungkinkan seorang menteri (atau perwakilan) hadir dalam RDG dengan hak bicara tanpa hak suara.
Lebih lanjut, Perry menegaskan bahwa Dewan Gubernur memandang penting kehadiran Wamenkeu dalam RDG bulanan ke depan. Tujuannya adalah untuk memperkuat sinergi antara kebijakan moneter BI dan kebijakan fiskal pemerintah. Koordinasi yang erat ini diharapkan mampu menjaga stabilitas makroekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, terutama di tengah ketidakpastian global saat ini.
"Koordinasi kebijakan moneter BI dan fiskal pemerintah semakin penting mempertimbangkan ekonomi terkini yang hadapi ketidakpastian global," papar Perry.
Perry menambahkan, sinergi ini krusial untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, serta mendorong pertumbuhan dari sisi permintaan ekonomi domestik.
