Ekonomi – PT Asuransi BRI Life memperkuat lini bisnisnya dengan menggandeng delapan tenaga medis profesional sebagai Medical Advisory Board (MAB). Langkah ini diambil sebagai wujud dukungan terhadap aturan yang digagas oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Direktur Utama BRI Life, Aris Hartanto, menjelaskan bahwa MAB akan berperan penting sebagai penasihat dalam berbagai aspek medis. Fokus utamanya adalah memastikan kepatuhan medis dalam proses evaluasi klaim, underwriting, deteksi potensi kecurangan (fraud), memberikan rekomendasi terkait risiko kesehatan calon tertanggung, hingga pengembangan produk asuransi yang inovatif.
Aris Hartanto juga menekankan empat alasan utama dibentuknya MAB bagi industri asuransi jiwa. Pertama, kompleksitas industri asuransi kesehatan yang membutuhkan pertimbangan medis profesional karena tingginya variasi kondisi medis pemegang polis dan risiko kesehatan. Kedua, peran strategis MAB dalam manajemen risiko, membantu perusahaan meminimalisasi risiko klaim tidak valid, kecurangan, serta memastikan keadilan dalam penentuan manfaat.
Ketiga, pemenuhan kewajiban dari regulator agar perusahaan asuransi memiliki standar medis yang kuat, kredibel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Keempat, MAB BRI Life akan meningkatkan kepercayaan nasabah dan memperkuat kredibilitas perusahaan dalam memberikan layanan kesehatan yang transparan dan akurat.
Pembentukan MAB ini juga dilatarbelakangi oleh peningkatan klaim asuransi dalam dua tahun terakhir. Pada tahun 2024, BRI Life mencatat pembayaran klaim dan manfaat sebesar Rp6,0 triliun, meningkat 8,4% dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp5,6 triliun.
Dr. Nizar Yamanie, salah satu dokter spesialis saraf yang tergabung dalam MAB BRI Life, menambahkan bahwa MAB akan memberikan arahan, rekomendasi, dan dukungan strategis kepada manajemen BRI Life. Tujuannya adalah membantu proses pengambilan keputusan, memastikan kepatuhan terhadap praktik terbaik, serta menjaga standar kualitas layanan BRI Life.
"Medical Advisory Board akan mendukung operasional perusahaan asuransi lebih profesional, khususnya aspek medis yang sering menjadi dasar penentuan manfaat, penilaian risiko, serta validasi klaim dan biaya," jelas Dr. Nizar.
Sebelumnya, OJK memang mendorong perusahaan asuransi untuk membentuk MAB sebagai bagian dari implementasi Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/SEOJK.05/2025 tentang Penyelenggaraan Produk Asuransi Kesehatan. Bahkan, SEOJK tersebut rencananya akan ditingkatkan menjadi Peraturan OJK (POJK). Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono, mengungkapkan bahwa RPOJK ini telah disetujui dalam Rapat Dewan Komisioner OJK pada tanggal 3 September 2025.
