EKONOMI – 29 Mei 2026 | Aset Tanah Negara Bisa Tekan Harga Rumah, FLPP Diminta Diperluas menjadi sorotan utama dalam rapat koordinasi Kementerian PUPR dan Kementerian Perumahan Rakyat (KPR) kemarin. Menteri PUPR menegaskan bahwa pemanfaatan tanah negara yang belum terpakai dapat menjadi katalisator penurunan harga rumah, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang menjadi sasaran program 3 juta rumah.
Strategi Pemanfaatan Aset Tanah Negara
Pemerintah berencana mengidentifikasi dan mengoptimalkan penggunaan lahan milik negara yang selama ini terabaikan. Menurut data internal Kementerian Agraria, lebih dari 2 juta hektar tanah negara belum dimanfaatkan secara produktif. Dengan menjadikannya lahan perumahan bersubsidi, diharapkan pasokan rumah bertambah signifikan sehingga tekanan pada harga dapat berkurang.
Langkah Konkret
- Inventarisasi lengkap aset tanah yang berada di wilayah strategis, terutama dekat transportasi publik.
- Pengalihan hak pengelolaan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk mempercepat proses perizinan.
- Pembentukan kemitraan dengan pengembang swasta melalui skema Build-Operate-Transfer (BOT) dengan persyaratan harga terjangkau.
Perluasan Skema FLPP
Seiring dengan upaya pemanfaatan aset tanah, FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) diminta diperluas. Saat ini, FLPP meliputi kredit rumah subsidi dengan plafon tertentu, namun banyak calon pembeli yang masih terkendala oleh persyaratan down payment dan suku bunga. Menteri Keuangan menyatakan, “Aset Tanah Negara Bisa Tekan Harga Rumah, FLPP Diminta Diperluas” bukan sekadar slogan, melainkan kebutuhan mendesak untuk menambah likuiditas pasar perumahan.
Rencana Perluasan
- Peningkatan batas plafon kredit hingga Rp500 juta untuk rumah tipe 30-36 meter persegi.
- Penurunan suku bunga kredit perumahan subsidi menjadi 4,5% per tahun.
- Penghapusan persyaratan DP minimum menjadi 5% dari harga rumah.
Dengan kombinasi kedua kebijakan ini, pemerintah menargetkan penurunan harga rumah secara keseluruhan hingga 10-15% dalam tiga tahun ke depan.
Reaksi Stakeholder
Berbagai pihak menyambut baik inisiatif tersebut. Asosiasi Pengembang Perumahan Indonesia (APPI) mengakui bahwa ketersediaan lahan dari aset negara akan mempercepat proses pembangunan. Sementara itu, Lembaga Konsumen Nasional (LKN) menekankan pentingnya transparansi dalam alokasi lahan dan penetapan harga jual agar tidak menimbulkan spekulasi.
Para pengamat ekonomi menilai bahwa kebijakan ini dapat mengurangi tekanan inflasi rumah, yang selama ini dipengaruhi oleh kenaikan biaya material dan terbatasnya lahan di daerah perkotaan.
Target 3 Juta Rumah
Program 3 juta rumah yang diluncurkan pemerintah pada 2020 kembali menjadi fokus utama. Dengan mengintegrasikan “Aset Tanah Negara Bisa Tekan Harga Rumah, FLPP Diminta Diperluas” ke dalam strategi, diharapkan target tersebut dapat tercapai lebih cepat. Pemerintah menargetkan pembangunan 1,2 juta unit rumah per tahun hingga 2028, dengan proporsi 60% berasal dari skema subsidi dan 40% dari pasar komersial.
Jika semua rencana berjalan lancar, dampak positif tidak hanya dirasakan oleh MBR, tetapi juga akan meningkatkan pertumbuhan sektor konstruksi, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat daya beli masyarakat.
Kesimpulan
Upaya memanfaatkan Aset Tanah Negara sebagai solusi menekan harga rumah, bersamaan dengan perluasan FLPP, menjadi langkah strategis yang dapat mengatasi krisis perumahan. Implementasi kebijakan yang terkoordinasi dan dukungan semua pemangku kepentingan akan menjadi kunci keberhasilan program 3 juta rumah, sekaligus menstabilkan pasar properti nasional.
