Ekonomi – Sektor perumahan menunjukkan sinyal positif di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, terutama dalam bisnis Kredit Kepemilikan Rumah (KPR). Optimisme ini didorong oleh berbagai kebijakan yang menjanjikan pertumbuhan permintaan KPR di seluruh Indonesia.
Direktur Utama Bank Tabungan Negara (BTN), Nixon L.P. Napitupulu, menyambut baik pembentukan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Menurutnya, langkah ini adalah bukti nyata komitmen pemerintah untuk mempercepat pembangunan perumahan yang merata.
Selain itu, pemerintah juga mengambil langkah strategis dengan meningkatkan kuota KPR subsidi dari 200 ribu menjadi 350 ribu unit. Insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) juga menjadi angin segar bagi perbankan dan sektor properti secara keseluruhan.
Gelontoran likuiditas sebesar Rp 200 triliun dari pemerintah ke perbankan turut berperan penting. Injeksi dana ini membuat likuiditas di pasar menjadi lebih longgar, yang pada gilirannya berpotensi menurunkan suku bunga bank. Kondisi ini menciptakan peluang ekspansi kredit yang lebih besar bagi perbankan.
Dengan berbagai stimulus yang digulirkan, diharapkan berbagai persoalan di sektor perumahan dapat teratasi. Mulai dari masalah backlog rumah yang mencapai 9,9 juta unit, hingga peningkatan kualitas perumahan di seluruh Indonesia.
Dalam wawancara eksklusif bersama ekonomi.or.id, Nixon L.P. Napitupulu memaparkan lebih detail mengenai prospek dan tantangan bisnis KPR di era pemerintahan Prabowo-Gibran. Simak selengkapnya dalam dialog mendalam tersebut.
