Ekonomi – Penipuan digital kian meresahkan, kini mengintai pengguna QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard). Modus operandi terbaru ini memanfaatkan kode QR palsu yang mampu menguras rekening korban tanpa ampun.
Para pelaku kejahatan siber ini dengan cerdik memalsukan kode QR, meniru identitas pedagang, jenis barang, hingga nominal transaksi yang sebenarnya. Akibatnya, korban tanpa sadar melakukan pembayaran ke rekening penipu, bukan ke pedagang yang dituju.
Bank Indonesia (BI) melalui Deputi Gubernur Filianingsih Hendarta menegaskan bahwa QRIS dibangun dengan standar keamanan nasional dan mengacu pada praktik terbaik global. Namun, ia menekankan bahwa keamanan QRIS adalah tanggung jawab bersama.
"QRIS keamanannya itu tanggung jawab bersama. BI, ASPI [Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia] dan pelaku industri PJP [Perusahaan Jasa Penilai] selalu melakukan sosialisasi dan edukasi terkait keamanan transaksi QRIS kepada para merchant," jelas Filianingsih.
Filianingsih juga mengingatkan pentingnya peran aktif pedagang dalam mengawasi QRIS mereka. Pedagang wajib memastikan kode QR selalu berada dalam pengawasan, serta memantau setiap transaksi yang terjadi, baik melalui pemindaian kode maupun mesin EDC. Selain itu, pedagang juga harus memastikan menerima notifikasi pembayaran sebagai bukti transaksi berhasil.
Namun, tanggung jawab tidak hanya berada di pundak pedagang. Konsumen juga memiliki peran krusial dalam mencegah penipuan QRIS. Filianingsih mengimbau agar konsumen selalu memastikan identitas pedagang yang tertera pada kode QR sesuai dengan nama toko atau usaha yang bersangkutan.
"Namanya benar, jangan misalnya yayasan apa, tetapi namanya toko onderdil. Tidak pas," tegasnya.
"Di BI dan ASPI kita selalu melakukan pengawasan terhadap PJP QRIS dan terhadap perlindungan konsumen. Jadi itu tanggung jawab kita bersama," pungkas Filianingsih. Dengan kewaspadaan dan kerjasama dari semua pihak, diharapkan kasus penipuan QRIS dapat diminimalisir.
